TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Komite Jakarta-Bandung dilatari keakraban Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu dengan Cina. Luhut disebut-sebut memiliki sejarah hubungan baik dengan Pemerintah Cina.
“Alasan Presiden adalah di dalam proses penyelesaian kereta cepat perlu kemampuan negosiasi dengan pemerintah Cina. Pak Luhut kan selama ini punya hubungan dekat dengan Cina,” ujar Abra saat dihubungi pada Sabtu, 9 Oktober 2021.
Jokowi, kata Abra, ingin Luhut membantu agar anggaran investasi proyek kereta cepat tidak hanya menjadi beban pemerintah atau BUMN Indonesia, tapi juga ada bantuan dari Negeri Tirai Bambu. Sebelumnya, Jokowi telah mengubah ketentuan pendanaan proyek jumbo yang semula tidak mengandalkan APBN, kini dapat didukung oleh uang negara.
Kebutuhan akan investasi proyek kereta cepat belakangan mengalami kendala karena membengkaknya anggaran. Anggaran proyek ini diestimasikan bertambah US$ 1,9 miliar atau dari semula Rp 27,17 triliun menjadi Rp 113,9 triliun.
“Pemerintah ingin ini menjadi beban bersama. Jadi faktor kunci kenapa Luhut yang dipilih, bukan Menteri BUMN, Menteri PUPR, atau Menteri Perhubungan,” kata Abra.
